news / Pengabdian · 24/09/2019

HI Universitas Pertamina dalam Rapat Konsinyiasi Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Rusia

Jakarta — Senin (22/09/19), Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pertamina diundang sebagai narasumber dari akademisi dalam Rapat Konsinyiasi Tim Penyusunan Kajian Urgensi Penandatangan dan Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Ekstradisi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Keterlibatan HI Universitas Pertamina dalam rapat ini merupakan bentuk kerjasama lebih lanjut dengan Kemenkumham yang telah disepakati dalam sebuah Memorandum of Understanding (MoU) antara Kemenkumham dan Universitas Pertamina.

Prodi HI Universitas Pertamina diwakili oleh Novita Putri Rudiany, S.Hub.Int., M.A, selaku dosen yang menyampaikan sudut pandang akademisi dalam konsinyiasi. Rapat tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia hingga Interpol.  Pembahasan rapat ini menitikberatkan pentingnya perjanjian ekstradisi bagi Indonesia dan Rusia agar proses peradilan terhadap pihak-pihak yang menghadapi urusan hukum. Pembahasan mengenai urgensi pengesahan Draft Naskah Perjanjian Ekstradisi ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Republik Indonesia dengan Federasi Rusia pada tanggal 9-16 September 2018 silam.

Adapun materi yang disampaikan oleh HI Universitas Pertamina berkaitan dengan pentingnya bagi sebuah negara untuk memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara lain dalam konteks hubungan bilateral. Hal ini dikarenakan konsep ancaman keamanan negara yang telah meluas dan lebih banyak melibatkan masyarakat sipil, seperti kelompok kejahatan terorganisasi (KKT), penyelundupan, perdagangan manusia, terorisme, kejahatan korupsi dan pencucian uang hingga kejahatan siber. Ancaman keamanan yang menyasar masyarakat sipil menjadi semakin tinggi karena masifnya perpindahan manusia dari suatu negara ke negara lain. Dengan demikian, upaya negara untuk melakukan tindakan preventif dalam membendung ancaman keamanan tersebut semakin sulit diimplementasikan. Sehingga, salah satu solusi yang realistis adalah membentuk koridor hukum yang sifatnya responsive terhadap satu bentuk ancaman.

Oleh karenanya, negara diharapkan dapat memiliki payung hukum yang rigid untuk melindungi kepentingan-kepentingan negara serta hak asasi manusia saat menghadapi ancaman keamanan ini. Pandangan terkait pertimbangan untung dan rugi juga disampaikan dalam kajian teoritis perilaku rasional sebuah negara dalam memandang perjanjian ekstradisi. Berdasarkan pandangan tersebut, perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera ditandatangani dan disahkan. (KN)